Pusat Harus Berpihak ke Rakyat Terkait Putusan Jembatan Siak

SIAK - Pemerintah pusat harus berpihak kepada masyarakat Siak bukan mengedepankan kepentingan bisnis atau kelompok. Hal ini terkait penentuan keputusan jembatan Siak dan rencana tentang persoalan pembangunan jembatan Siak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dijadwalkan Selasa (10/5) besok.

Hal ini dikatakan ketua tim perjuangan jembatan Siak, Drs H Wan Abdurrahman kepada Riau Mandiri, Minggu (8/5) di Siak Sri Indrapura. "Terkait keputusan tentang jembatan Siak yang akan diputuskan pada hari Selasa oleh Mendagri, kita meminta agar berpihak kepada masyarakat Kabupaten Siak, maka jika tidak, kita tidak tahu apa akan terjadi di daerah ini, karena semua pihak telah menyatakan mendukung pembangunan jembatan Siak setinggi 23 meter," katanya.

Wan mengatakan, kalau Mendagri maupun Presiden tidak menyetujui, maka masyarakat Kabupaten Siak akan bereaksi keras, karena selama ini masyarakat Kabupaten Siak, bahkan secara nasional mendukung pembangunan jembatan Siak, sehingga kalau diputuskan bertentangan dengan keinginan masyarakat, hal ini perlu dicurigai, ada apa dengan pusat? ada apa dengan Mendagri? "Kita memandang persoalan pembangunan jembatan Siak yang sangat komplek dan menyita waktu yang cukup panjang bagi masyarakat maupun Pemkab Siak sendiri, dimana telah menelan dana Rp25 miliar lebih dan kita minta pusat adil dalam memutuskan ini, bukan berdasarkan kepentingan bisnis maupun golongan," tegasnya.

Berangkat ke Jakarta
Jika pusat tidak menyetujui pembangunan jembatan Siak, maka masyarakat Kabupaten Siak akan berangkat ke Jakarta, menuntut haknya dan melakukan demo. Hal ini akan menjadi bukti dan momentum untuk perjuangan daerah melawan rezim sentralistik dan rezim lama. Sementara lima menteri seperti Mendagri, Menhub, Menpan, Menkimpraswil, Menkopolkam, yang akan mengambil keputusan ini, belum pernah sekalipun turun ke lapangan, kecuali anggota DPR Ri dari Komisi V.

Untuk itu, harapan masyarakat tergantung pada perwakilan di pusat yakni Komisi V DPR RI, jika mereka juga tidak bisa membantu rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat, maka mereka kita anggap sama dengan pemerintah pusat mau enaknya sendiri.

"Kita bersama masyarakat sangat prihatin dengan kondisi sungai Siak saat ini, pencemaran semakin menjadi-jadi, habitat Sungai Siak semakin punah, kualitas air sangat mengkhawatirkan digunakan untuk minum, mencuci dan untuk keperluan lain, makanya dengan realita di lapangan, mereka harus melihat seperti apa daerah saat ini, bukan mereka hanya memandang lewat kacamata pusat dan kacamata keuntungan dari segelintir orang, sementara yang menggantungkan diri terhadap Sungai Siak ini jutaan manusia dan jutaan habitat alam," jelas Wan. (rd06)