Selamat Datang di Perawang kota industri

Bupati: Pelayanan Publik Harus Diperbaiki

2005-07-03T23:38:00.000-07:00

SIAK - Sesuai rencana, lusa (Senin, 27/6) Pemkab Siak akan melakukan mutasi dan rolling jabatan gelombang kedua bagi pejabat eselon II dan III di lingkup Pemkab Siak. Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengatakan, pejabat yang dilantik nantinya sebelumnya telah menjalani survei khusus dari tim Pemkab Siak. Untuk itu, ke depan pelayanan publik yang masih memprihatinkan di Siak harus bisa diperbaiki.

"Insya Allah pejabat yang akan kita lantik nanti adalah mereka yang telah melewati survei terkait jabatan yang akan dipegangnya. Kita berharap mutasi dan rolling jabatan yang kita lakukan ini bisa meningkatkan etos kerja para pejabat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu tugas Bupati. Di samping itu kita juga ingin mengisi berbagai jabatan yang masih kosong saat ini atau masih dipegang rangkap satu pejabat," kata Bupati, Jumat (24/6) kemarin.

Dikatakan Bupati, jabatan yang diberikan kali ini juga tidak terlepas dari sebuah uji coba dan tes kemampuan dan bukan berarti ingin meninggalkan atau melupakan jasa-jasa pejabat lama, sebab dalam sebuah organisasi kepemerintahan sebuah pembaharuan itu sangat diperlukan meningkatkan kemampuan pejabat sekaligus menciptakan kaderisasi kepemimpinan di Kabupaten Siak.

"Kami tegaskan kepada para pejabat yang dilantik atau pejabat yang dinonjobkan, apa yang kami lakukan ini bukanlah hal yang ingin meninggalkan atau melupakan saudara, tapi ini adalah sebuah pembaharuan yang ingin kita lakukan bagi kemajuan daerah ini, dan ini juga sebuah proses pendidikan bagi rekan-rekan yang mendapat jabatan dan tidak tertutup kemungkinan bila nanti kinerjanya mengecewakan maka pada mutasi selanjutnya juga akan mengalami penggantian," jelas Bupati.

Menjawab banyaknya sebutan adanya jabatan basah dan kering, misalnya di PU Kimpraswil dan Dinas Pendidikan, Bupati minta agar para pejabat sebelum dilantik untuk meluruskan niatnya, sebab dalam sebuah pengabdian terhadap negara tiada ada istilah jabatan basah atau kering, yang diharapkan adalah pengabdian tulus. (rm58)

Balita Kurang Gizi Masih Ada di Siak

2005-06-22T01:30:00.000-07:00

SIAK - Posyandu Harus Diaktifkan, Sesuai laporan Puskesmas Siak saat ini masih ditemukan balita yang kekurangan gizi yang menunjukkan kurangnya kepedulian desa terhadap masyarakat karena keberadaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) tidak dimanfaatkan dengan baik.

Untuk mengantisipasi kekurangan gizi atau gizi buruk yang diderita balita di wilayah Kecamatan Siak, Camat Siak, Suntoro, Sip meminta pihak desa untuk kembali mengaktifkan Posyandu di desanya.

"Kita minta pihak desa kembali mengaktifkan Posyandu yang selama ini tidak berjalan di setiap desa, sehingga dengan aktifnya Posyandu ini, maka pelayanan pemberian makanan tambahan pada anak untuk meningkatkan penambahan gizi secara teratur, akan menghilangkan resiko gizi buruk," kata Suntoro kepada wartawan, Selasa (21/6) di ruang kerjanya.

Menurut Suntoro, saat ini pihak desa kurang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat karena tidak memanfaatkan lagi keberadaan Posyandu dengan baik, bahkan ada beberapa kepala desa sendiri yang tidak tahu menahu tentang kegiatan Posyandu di desanya.

Makanya ke depan, kata Suntoro, kepala desa bersama ibu-ibu PKK diminta menggerakkan program ini, apalagi setiap tahunnya Pemkab Siak telah mengalokasikan dana untuk makanan tambahan, tentunya pemberian makanan tambahan ini dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan darma wanita melalui Posyandu. "Tahun ini kita telah mengusulkan pada Pemkab Siak untuk bantuan kepada 20 unit Posyandu yang ada di Kabupaten Siak, sementara laporan yang kita terima jumlah Posyandu di setiap desa jumlahnya masih minim dan tentunya untuk menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu sangat kurang, karena jaraknya jauh dari tempat dilaksanakan kegiatan Posyandu.

Dalam mengentaskan kekurangan gizi bagi balita, tutur Suntoro, sejak dulu Pemkab Siak memang sangat komit, bahkan setiap tahunnya pemerintah telah mengalokasikan dana untuk peningkatan gizi.

"Disisi lain kita juga mengharapkan kesadaran masyarakat, untuk tetap memperhatikan kondisi anaknya, terutama dalam memberikan makanan dan tentunya makanan tersebut tidak asal diberikan, namun harus melihat kandungan gizi, sehingga pertumbuhan anak akan baik. Makanya melalui peranan ibu-ibu PKK dengan bantuan kepala desa, kegiatan tersebut harus tetap jalan dan Siak bebas dari balita kekurangan gizi," harap Suntoro. (rm58)

Tuntut Kades Mundur

2005-06-13T02:07:00.000-07:00

SIAK - Ratusan Warga Bantuan Lestari Datangi Kantor Bupati Siak
Ratusan warga desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya mendatangi kantor Bupati Siak, menuntut agar kepala desa (kades) mengundurkan diri. Sehari sebelumnya, Senin (6/6) mereka juga mendatangi kantor desa dan kantor Camat Bunga Raya.

Kedatangan mereka sekitar pukul 11.00 WIB, diterima Plt Sekkab Siak, Drs H Adli Malik di dampingi Camat Bunga Raya, Hendra Putra, SIp, MSi, Kabag Pemdes HT Syofyan Sauri, SSos, di halaman kantor Bupati Siak. Ratusan massa terlihat emosi sambil berteriak-teriak minta agar Kades Buantan Lestari mengundurkan diri dari jabatannya diduga melakukan korupsi terhadap berbagai dana Desa Buantan Lestari.

Di depan Sekkab dan pejabat terkait, massa menyampaikan beberapa orasi sambil minta kepada Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengusut tuntas kasus dugaan dana bantuan desa sebesar Rp100 juta dari Pemkab Siak. Seperti diungkapkan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buantan Lestari, Nardison sejak tahun 2003 dan 2004 penggunaan dana bantuan desa, khususnya untuk Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) tidak jelas penggunaannya karena selama ini kades terkait mengatakan dana tersebut belum dicairkan dari kantor Camat Bunga Raya.

"Buktinya, setelah dicek ke kantor camat dana itu sudah diambil dan sekarang masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepala desa dan kita minta Pemkab Siak segera melakukan penyelidikan atas penyimpangan dana," ulas Nardison.

Menanggapi hal itu, Drs H Adli Malik berjanji akan segera menuntaskan persoalan tersebut dalam seminggu. "Kita akan proses pengaduan masyarakat ini segera dan kita akan membentuk tim mengusut dugaan penyimpangan bantuan desa, jika memang terbukti dan masyarakat juga tidak mengkehendaki kepala desa menjabat, maka akan kita lakukan pemecatan," ujarnya.

Namun sebelum pemecatan, kata Adli tidak boleh sembarangan dan harus diteliti semua pihak, makanya tim Bawasda Siak akan turun ke lapangan dan diperkirakan hari Senin depan sudah ada keputusan.

Adli juga mengharapkan, selama masa penelitian ini, masyarakat tidak membuat keributan yang akan merugikan masyarakat sendiri. (rm58)

Bupati Minta PT MS dan IKPP Hormati Pengadilan

2005-06-09T20:43:00.000-07:00

SIAK - Tak Hadiri Sidang Gugatan Kedua. Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengharapkan PT Manunggal Sejati (MS) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dapat menghormati pengadilan.

Pasalnya, kedua perusahaan sebagai tergugat I dan II atas gugatan balik Pemkab Siak kembali tak hadir di sidang kedua, Selasa (31/5) lalu di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis.

"Memang laporan yang kita terima sampai pada masa sidang kedua, kedua tergugat itu tidak hadir. Kita hanya meminta agar mereka menghormati lembaga hukum yang ada di negeri ini," kata Bupati.

Sebab menurutnya, dengan berakhirnya masalah Jembatan Siak nantinya bukan berarti masalah dengan PT MS dan PT IKPP ikut berakhir karena kasus yang terjadi antara Pemkab Siak dengan perusahaan tersebut harus ditempatkan pada porsi berbeda. Sebab, PT MS yang merupakan mitra kerja PT IKPP dinilai telah melakukan fitnah terhadap Bupati Siak dengan menuduh ketinggian Jembatan Siak tidak mencapai 23 meter.

"Kasus yang terjadi ini adalah masalah pencemaran nama baik, kita akan terus lanjutkan agar keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi perusahaan manapun yang ada di Siak ini nantinya," tegas Bupati.

Senada dengan Bupati, Direktur Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPP Otoda) Siak, Mustafa, mengatakan PT MS dan IKPP seharusnya malu pada rakyat Siak, mereka hanya bisa menggugat, tapi saat digugat balik oleh Pemkab Siak mereka tidak menunjukkan sikap malah terkesan lari dari tanggung jawab.

Dikatakan Mustafa, seharusnya sebagai perusahaan yang telah go internasional, PT MS dan IKPP harus menunjukkan iktikad baik sehingga buruknya citra perusahaan dimata masyarakat selama ini dapat diperbaiki. "Artinya mereka tidak mengerti etika, hukum, hanya mau menggugat orang tapi ketika digugat balik malah tidak hadir dan cenderung melecehkan undangan sidang yang diberikan pengadilan," jelas Mustafa kepada Riau Mandiri, Jumat (3/6).

Hal senada juga disampaikan tokoh pemuda Siak, Syamsir, kedua perusahaan yang digugat balik Bupati Siak itu sebagai perusahaan yang tidak memiliki urat malu, karena sudah berani berkoar-koar ke berbagai institusi yang ada di Indonesia, bahkan sampai melaporkan Bupati ke Mabes Polri, namun saat digugat balik oleh pihak yang merasa dirugikan perusahaan itu seakan lari dari tanggung jawab.

"Kami minta kepada pengadilan untuk memanggil paksa kedua perusahaan terkait atau memenangkan saja gugatan Pemkab Siak, sudah terbukti kedua perusahaan itu adalah pengecut, lempar batu sembunyi tangan," ulas Syamsir. (rm58)

Jembatan Siak Selesai Desember

2005-06-01T23:15:00.001-07:00

SIAK - Bupati Percepat Pembangunan KIB Bupati Siak, H Arwin AS, SH optimis proses pembangunan Jembatan Siak selesai bulan Desember mendatang dan juga akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Buton (KIB) sebagai tempat sandarnya kapal besar yang melewati Sungai Siak selama ini.

Hal itu dirasakan setelah keluarnya surat rekomendasi dari Mendagri, M Ma'aruf bernomor 630/1203/SJ tanggal 25 Mei 2005 yang disampaikan ke Presiden RI.

Demikian disampaikan Bupati kepada wartawan dalam jumpa pers yang digelar di ruang rapat pusat perkantoran Bupati Siak di Tanjung Agung, Rabu (1/6) kemarin.

"Mengacu pada rapat terakhir di Jakarta belum lama ini, departemen terkait sepakat menyerahkan persoalan Jembatan Siak ini kepada Gubernur Riau, sebagai fasilitator mengatasi perbedaan pendapat antara Siak dan Kota Pekanbaru waktu itu. Kemudian ada juga rapat susulan yang dihadiri Pemkab Siak dan pihak Kota Pekanbaru serta pihak Pertamina. Saat itu diputuskan ketinggian jembatan tetap 23 meter dimana menyikapi komitmen itu, Pertamina bersedia menyesuaikan ukuran tinggi kapal mereka," jelas Bupati.

Penyelamatan DAS
Selain itu, Mendagri juga merekomendasikan agar departemen terkait melakukan penyelamatan di sepanjang DAS Siak serta menyesuaikan kondisi kapal yang lewat di sungai itu agar mengacu kepada Internasional Maritim Organization (IMO) yang ada.

"Artinya, keluarnya surat rekomendasi Mendagri ini, status quo yang ditetapkan bagi jembatan juga berakhir dan percepatan pengerjaan bisa kita lakukan karena tidak ada lagi masalah dalam anggaran, bila perlu kita kerja siang malam untuk mengejar target agar selesai Desember nanti," terang Bupati.

Disamping itu, tahun 2005 ini Pemkab Siak juga akan melakukan survey topografi terhadap rencana pembangunan jalan lintas (high way) Siak-Pekanbaru yang akan digunakan sebagai penunjang KIB lewat jalur darat. Terkait masalah gugatan terhadap PT IKPP dan PT MS, Pemkab Siak tetap melanjutkan perkaranya karena PT IKPP dan PT MS selama ini dipandang telah menghambat pembangunan Jembatan Siak. Dimana PT MS sebagai mitra kerja PT IKPP dinilai telah melakukan fitnah terhadap Pemkab Siak dengan menyebutkan, Bupati Siak telah berbohong tentang ketinggian Jembatan Siak. (rm58)

Rekomendasi Mendagri Disambut Gembira

2005-06-01T23:15:00.000-07:00

SIAK - Terkait Kelanjutan Pembangunan Jembatan Siak Bupati dan Masyarakat Siak menyambut gembira rekomendasi Mendagri terkait ketinggian Jembatan Siak Sri Indrapura setinggi 23 meter yang disampaikan ke Presiden RI.

Seperti disampaikan Wakil Gubernur Riau, H Wan Abubakar kemarin sehingga impian masyarakat Siak memiliki jembatan bakal terwujud.

"Kita menyatakan terima kasih kepada Mendagri yang telah merekomendasikan ketinggian pembangunan Jembatan Siak kepada Presiden Ri, seperti dikatakan Wagubri kemarin. Artinya perjuangan kita tinggal selangkah lagi untuk mewujudkan impian jembatan ini dan para pekerja juga akan segera kita instruksikan melanjutkan pembangunan yang terbengkalai," kata Bupati Siak, H Arwin AS, SH, Selasa (31/5) kemarin dengan wajah penuh gembira. Bupati berharap rekomenasi tersebut nantinya bisa disetujui Presiden sehingga polemik Jembatan Siak bisa teratasi.

Namun Bupati minta Kepada seluruh masyarakat Siak, dapat menjaga sikap dan tidak berkomentar dulu dan memilih sikap menunggu dari elite pemerintahan di pusat tentang kelanjutan Jembatan Siak.

"Kita minta warga cooling down dulu sebab bila salah berkomentar nanti bisa berdampak negatif terhadap perjuangan kita, mari kita tunggu keputusan Presiden dan teruslah berdoa," jelasnya.

Proses Hukum
Sementara itu, terkait upaya hukum gugatan beberapa pihak terhadap pembangunan jembatan ini tetap berlanjut, seperti gugatan balik terhadap PT MS dan IKPP di Pengadilan Negeri Bengkalis, yang digelar kedua kalinya, kemarin.

Namun tergugat I PT IKPP dan tergugat II, PT MS juga tidak hadir seperti sebelumnya.

Sesuai informasi pada Kamis, besok, Mahkamah Agung Ri juga akan berkunjung ke Siak untuk melihat langsung proyek pembangunan Jembatan Siak. (rd06)

Dukung Kelanjutan Jembatan Siak

2005-06-01T23:13:00.000-07:00

PERAWANG - Warga Perawang Gelar Aksi Tanda Tangan Ribuan warga Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak Sabtu (28/5) sekitar pukul 08.00 WIB melakukan aksi tanda tangan di atas spanduk berwarna putih dengan panjang sekitar 100 meter di penyeberangan ferry Perawang.

Aksi damai mendukung kelanjutan Jembatan Siak ini dikoordinir Persatuan Pemuda Pinang Sebatang (PPPS), Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Perawang. Sebelumnya aksi serupa juga pernah digelar di ibukota Kabupaten Siak belum lama ini.

Malah Bupati Siak, H Arwin AS, SH, Kasi Tapem dan beberapa orang anggota DPRD Siak yang melintas di penyeberangan ferry ini, tak luput dari pantauan warga yang minta agar ikut membubuhkan tanda tangan.

Mereka juga menyampaikan siakp di sela-sela peresmian Kantor Desa Pinang Sebatang Timur, Pustu dan SLTP 3 Perawang yang dihadiri Bupati Siak, Ketua DPRD Kabupaten Siak, H Chairuddin Yunus beserta anggota dewan dari daerah pemilihan Perawang, Camat Tualang, Drs H Alfedri beserta unsur upika kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, H Ridwan Kadir, SH, MM.

Pernyataan sikap yang dibacakan Hamdan Zalik ini menegaskan, Persatuan Pemuda Pinang Sebatang (PPPS) sebagai organisasi gerakan moral kepemudaan yang berupaya menindak lanjuti kebijakan dan pengaruh para kapitalis dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Siak telah menghancurkan sistim budaya masyarakat.

Sungai Siak sebagai sumber kehidupan mayoritas masyarakat asli telah tercemar dan mematikan ikan-ikan serta merusak ekosistimnya, terjadi abrasi, runtuhnya tebing sungai dan lainnya di sepanjang Sungai Siak. Untuk itu, Pemuda Pinang Sebatang dan masyarakat Siak mendukung sepenuhnya kelanjutan pembangunan Jembatan Siak karena pembangunan ini sebagai salah satu upaya penyelamatan Sungai Siak dari kehancuran. PPPS akan terus mendukung dan berjuang untuk memujudkan pembangunan jembatan.

Kepada pihak perusahaan, agar bertanggung jawab terhadap pencemaran dan hancurnya Sungai Siak dan kepada pihak pemerintah diminta membuat seperangkat peraturan tentang pembatasan kapal-kapal yang masuk ke Sungai Siak. (rm54)

PT SIR Akui Beli Lahan Secara Ilegal

2005-05-23T21:02:00.000-07:00

SUNGAI MANDAU - Perusahaan Diminta Kembalikan ke Warga

"Dewan menganggap pembelian yang dilakukan PT SIR adalah ilegal, karena perusahaan tersebut membeli tanpa sepengetahuan kepala desa dan juga camat, makanya kita meminta agar perusahaan tidak lagi melakukan penggarapan lahan tersebut dan kita akan membuat keputusan yang mengikat, agar perusahaan tidak lagi melakukan aktivitasnya. Dan dalam pertemuan pihak perusahan mengakui hal tersebut," kata Ketua Komisi A DPRD Siak, Drs H Wan Abdurrahman kepada wartawan, Sabtu (21/5), ketika mengunjungi Kecamatan Sungai Mandau.

Dari kunjungan Komisi A DPRD Siak, dewan menemukan solusi keresahan warga dimana perusahaan diminta mau mengembalikan lahan masyarakat, karena perusahaan telah melanggar aturan yang ada dan masyarakat diharapkan tidak melakukan aksi massa, karena perusahaan tidak akan melakukan penggarapan, dan masalah tanah yang dibayar oleh perusahaan menjadi resiko perusahaan. "Secara lisan kita telah memberikan keputusan dan juga kesepakatan bersama, antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang hadir pada saat kita berkunjung ke lapangan dan perusahaan mengakui, lahan yang dibeli memang ilegal dan mereka menunggu surat tertulis dari kita," jelas Wan.

Dalam kesempatan tersebut komisi A DPRD Siak juga melihat lahan yang bermasalah dengan masyarakat, yakni lahan milik PT Arara Abadi (AA) yang saat ini telah diduduki masyarakat.

Kesepakatan
Menanggapi hal ini, Wan mengatakan, telah ada kata sepakat dengan pihak manajemen PT AA dan meminta agar perusahaan membiarkan masyarakat yang telah mengolah lahan tersebut, karena sudah merupakan hak masyarakat. "Kita telah melakukan kesepakatan secara tidak tertulis dan perusahaan menyetujui sambil menunggu keputusan tertulis dewan, karena kita menganggap lahan PT AA yang ada di kawasan Kecamatan Sungai Mandau tidak memiliki batas yang jelas," terangnya.

Menurut Wan lagi, dengan adanya kesepakatan seperti ini, tidak ada lagi tuntutan perusahaan ke masyarakat, karena banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Mandau yang bermasalah. "Ke depan perusahaan diminta lebih berhati-hati lahan menggarap lahan sehingga masyarakat tidak dirugikan, apalagi masyarakat Sungai Mandau ini cukup susah dan kebanyakan mereka merupakan daerah terisolir dan miskin, makanya dengan adanya program Pemkab Siak membangun kebun kelapa sawit sangat membantu mereka," ulasnya lagi. (rd06)

Senin, APBD Siak Selesai Dievaluasi

2005-05-20T00:09:00.000-07:00

SIAK - APBD Siak diperkirakan Senin (23/5) depan akan selesai dievaluasi tim Pemprov Riau dan sudah ditandatangani Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, sehingga bulan Juni 2005, pelaksanaan proyek sudah bisa dilakukan.

Hal itu disampaikan Plt Sekdakab Siak, Drs H Adli Malik menjawab Riau Mandiri Kamis (19/5) kemarin.

"Kita telah melakukan pembahasan dengan Asisten III Setdaprov Riau dengan a lot malam tadi (malam kemarin, red) dan sudah selesai, sehingga kita tingal menunggu tanda tangan dari Gubernur Riau. Kita berharap agar evaluasi APBD kita ini dipercepat karena banyak hal yang harus dikerjakan karena kita masih menunggu cairnya dana dari APBD Siak," ungkap Adli. Dikatakan Adli, disetujuinya evaluasi APBD Siak ini, pihak dinas harus segera melakukan kerjanya, sehingga pelaksanaan proyek tahun 2005 ini tidak ada yang tertunda lagi, makanya sejak awal harus dipersiapkan semua berkas untuk proses tender dan Agustus pelaksanaan di lapangan sudah bisa direalisasikan.

Tak Ada Hambatan
Dalam tender proyek tahun ini, Adli juga mengingatkan agar semua pihak mentaati aturan main yang berlaku, sehingga dengan sistim anggaran yang berbasis kinerja ini dapat berjalan baik.

Selama evaluasi, ujar Adli, DPRD Siak memang tidak banyak mengalami hambatan, karena data yang diberikan dalam APBD itu sesuai ketentuan yang ada dan pada umumnya tidak ada masalah. Namun ada beberapa pos anggaran yang tidak sesuai pada tempatnya dan ini sifatnya hanya diluruskan, sehingga setelah ditandatangani Gubri, nantinya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak bisa berjalan sesuai rencana.

"Kita tidak mengharapkan adanya proyek luncuran pada tahun 2006 nanti dan kita sangat berharap seluruh proyek dapat dikerjakan seratus persen, karena jika tidak harus melakukan tender ulang dan tentunya akan memakan biaya yang besar. Kita minta rekanan untuk bekerja dengan baik, sehingga tidak ada perusahaan yang dicoret akibat tidak profesional dalam bekerja," tegasnya.

Menurutnya, untuk pelaksanaan proyek 2005, pengawasan di setiap unit kerja harus ditingkatkan, karena selama ini sistim pengawasan Pemkab Siak dinilai masih lemah, sehingga banyak proyek yang hanya bertahan satu tahun anggaran. (rd06)

Ribuan Masyarakat Siak Gelar Aksi Damai Dukung Jembatan Siak

2005-05-18T23:50:00.000-07:00

SIAK - Ribuan masyarakat Kabupaten Siak menggelar aksi damai dengan menggelar spanduk sepanjang 100 meter yang dibubuhi tanda tangan, mendukung Pemkab Siak melanjutkan pembangunan jembatan Siak yang mencapai 75 persen, Senin (16/5) di depan Istana Siak.

Dari pantauan wartawan di lapangan, Wakil Bupati Siak, H Syamsuar, MSi ikut membubuhi tandatangan di spanduk sepanjang 100 meter yang diikuti jajaran pemkab dan ribuan masyarakat Siak.

Syamsuar mengatakan, ini merupakan kepedulian masyarakat Kabupaten Siak yang selama ini turut merasakan betapa pentingnya jembatan Siak bagi masyarakat, sehingga kepedulian yang dilakukan ini sangat membantu Pemkab Siak dalam upaya melanjutkan terus terhadap pembangunan jembatan Siak. "Aksi ini sudah merupakan aksi yang dilakukan kesekian kalinya, tentunya kita sebagai pemerintah terus mengakomodir keinginan dari masyarakat Kabupaten Siak, sementara Pemkab Siak saat ini telah memberikan kepada Mahkamah Agung karena permasalahan jembatan Siak sudah berada di Mahkamah Agung dan kita tinggal menunggu hasilnya," jelasnya.

Sementara itu, koordinator aksi kesatuan masyarakat, Wan Abu Bakar mengatakan, masyarakat Kabupaten Siak sangat mengharapkan pembangunan jembatan Siak disetujui atau tidak disetujui oleh pemerintah pusat, harus tetap jadi karena jembatan Siak ini merupakan kebutuhan bagi masyarakat Siak bukan kebutuhan pemerintah pusat.

"Tandatangan ini nantinya akan kami bawa ke DPRD Pekanbaru dan Wako Pekanbaru, agar mereka tahu yang menginginkan jembatan tersebut adalah seluruh masyarakat Siak dan Riau pada umumnya," jelasnya.

gan Jadi Provokator
Sementara itu, tokoh pemuda Siak, Syamsir meminta, Walikota Pekanbaru dan Ketua DPRD Pekanbaru untuk tidak memprovokatori warganya untuk menolak pembangunan jembatan Siak. "Masalah pembangunan jembatan Siak bukan urusan dari Pemko Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru," jelasnya, Senin (16/5).

Dikatakannya, sampai saat ini warga Pekanbaru yang tergabung dalam beberapa ormas mendukung realiasi pembangunan jembatan Siak. Namun pihak pemerintah (Walikota) dan DPRD Pekanbaru tidak mendukungnya.

Menurutnya, masalah ketinggian jembatan yang ditetapkan oleh Pemda Siak ini sudah mendapat persetujuan sejak Gubernur Riau lama, Saleh Djasit, SH sampai dengan Gubernur sekarang ini. "Tapi kenapa Pemko Pekanbaru bersikeras mengatakan keberadaan jembatan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dari segi mana menilainya," jelasnya bertanya.

Untuk itu, dia minta Pemko Pekanbaru jangan hanya mementingkan nilai ekonomisnya saja, tapi bagaimana mendukung Pemkab Siak. Apalagi Pemda Siak punya niat baik terkait DAS Siak, termasuk abrasi yang cukup parah. "Jadi, jika bukan tugas dan kepentingan dari Wako dan DPRD Kota Pekanbaru, hendaknya mereka jangan memprovokatori," tandasnya. (rm54)

Terbukti Pungut Biaya UAN/UAS Disdik akan Pecat Kasek

2005-05-16T21:34:00.000-07:00

KANDIS - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Siak, H Ridwan Kadir, SH, MH menegaskan akan memecat oknum kepala sekolah (kasek), jika terbukti melakukan pungutan biaya ujian Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS). Sebab, Disdik Siak telah mengumumkan tidak ada biaya (gratis, red) untuk UAN dan UAS tersebut.

"Kami akan mendata sekolah yang meminta uang ujian tersebut. Jika terbukti maka kami akan memecat oknum kepala sekolah tersebut, karena ini merupakan keputusan Bupati Siak," tegasnya kemarin kepada Riau Mandiri.

Menanggapi hal itu, tokoh masyarakat Kandis, H Azwar sangat menyayangkan dan hal itu karena sangat ironis sekali. "Meskipun sudah diberitahukan bahwa biaya ujian akhir bagi siswa SMU gratis. Namun para siswa masih juga dipungut biaya mulai dari Rp95 ribu sampai Rp250 ribu," katanya kepada Riau Mandiri, Senin (16/5).

Dikatakan Azwar, pihaknya sudah memanggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kandis, Abdul Khair, namun tidak bisa memberikan keterangan. "Bahkan telepon sayapun tak diangkat, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan mereka yang tak bisa menjelaskan," ulasnya yang meminta agar kasus itu disikapi cepat.

"Kenapa permasalahan biaya ini masih saja dikenakan kepada wali murid, padahal pemerintah daerah sudah cukup besar menganggarkannya," terang Azwar.

Menurutnya, sebagai anggota dewan dirinya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah ini yang masih jauh tertinggal, jika dibandingkan dengan daerah lain. (rm54)

Aparat Terkesan Tutup Mata

2005-05-09T02:38:00.000-07:00

KANDIS - Terkait Prostitusi, Narkoba di Kandis
Seharusnya aparat terkait risih dengan kegiatan prostitusi, peredaran narkoba dan mafia penampungan CPO yang semakin marak di Kecamatan Kandis. Pasalnya, kegiatan itu jelas-jelas merugikan negara, namun sepertinya aparat terkait tutup mata.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRD Siak, H Azwar kepada Riau Mandiri, Minggu (8/5). "Seharusnya aparat terkait risih dengan kegiatan ini, karena jelas-jelas merugikan negara. Namun sepertinya mereka hanya tutup mata seakan tidak melihat kegiatan ini," katanya.

Sebenarnya, sebagai wakil dari Kecamatan Kandis, dirinya sangat resah dengan kegiatan seperti itu. Apalagi ini sudah merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Sehingga saya ingin sekali hal ini bisa diberantas.

Menurutnya, dibiarkannya kegiatan seperti ini karena diduga mereka mendapat setoran dari para pelaku. "Mungkin ada indikasi suap dalam kegiatan ini, sehingga mereka aman-aman saja beroperasi. Apalagi lokalisasi yang berada di Km 54 ini sangat mengganggu sekali karena disana juga ada masjid. Inikan sangat janggal sekali, kegiatan maksiat di dekatkan dengan keagamaan," jelasnya mempertanyakan.

Untuk itu, lanjutnya, ia berharap sekali Pemerintah Kabupaten Siak dapat membuat Perda tentang Penyakit Masyarakat (pekat). "Karena hal ini sangat penting sekali dalam memberantas kegiatan seperti ini. Tapi bukan hanya sekedar membuat tetapi juga melaksanakan. Karena selama ini banyak sekali peraturan dibuat namun sering sekali dilanggar," ulasnya. (rm54)

Pusat Harus Berpihak ke Rakyat Terkait Putusan Jembatan Siak

2005-05-09T02:37:00.001-07:00

SIAK - Pemerintah pusat harus berpihak kepada masyarakat Siak bukan mengedepankan kepentingan bisnis atau kelompok. Hal ini terkait penentuan keputusan jembatan Siak dan rencana tentang persoalan pembangunan jembatan Siak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dijadwalkan Selasa (10/5) besok.

Hal ini dikatakan ketua tim perjuangan jembatan Siak, Drs H Wan Abdurrahman kepada Riau Mandiri, Minggu (8/5) di Siak Sri Indrapura. "Terkait keputusan tentang jembatan Siak yang akan diputuskan pada hari Selasa oleh Mendagri, kita meminta agar berpihak kepada masyarakat Kabupaten Siak, maka jika tidak, kita tidak tahu apa akan terjadi di daerah ini, karena semua pihak telah menyatakan mendukung pembangunan jembatan Siak setinggi 23 meter," katanya.

Wan mengatakan, kalau Mendagri maupun Presiden tidak menyetujui, maka masyarakat Kabupaten Siak akan bereaksi keras, karena selama ini masyarakat Kabupaten Siak, bahkan secara nasional mendukung pembangunan jembatan Siak, sehingga kalau diputuskan bertentangan dengan keinginan masyarakat, hal ini perlu dicurigai, ada apa dengan pusat? ada apa dengan Mendagri? "Kita memandang persoalan pembangunan jembatan Siak yang sangat komplek dan menyita waktu yang cukup panjang bagi masyarakat maupun Pemkab Siak sendiri, dimana telah menelan dana Rp25 miliar lebih dan kita minta pusat adil dalam memutuskan ini, bukan berdasarkan kepentingan bisnis maupun golongan," tegasnya.

Berangkat ke Jakarta
Jika pusat tidak menyetujui pembangunan jembatan Siak, maka masyarakat Kabupaten Siak akan berangkat ke Jakarta, menuntut haknya dan melakukan demo. Hal ini akan menjadi bukti dan momentum untuk perjuangan daerah melawan rezim sentralistik dan rezim lama. Sementara lima menteri seperti Mendagri, Menhub, Menpan, Menkimpraswil, Menkopolkam, yang akan mengambil keputusan ini, belum pernah sekalipun turun ke lapangan, kecuali anggota DPR Ri dari Komisi V.

Untuk itu, harapan masyarakat tergantung pada perwakilan di pusat yakni Komisi V DPR RI, jika mereka juga tidak bisa membantu rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat, maka mereka kita anggap sama dengan pemerintah pusat mau enaknya sendiri.

"Kita bersama masyarakat sangat prihatin dengan kondisi sungai Siak saat ini, pencemaran semakin menjadi-jadi, habitat Sungai Siak semakin punah, kualitas air sangat mengkhawatirkan digunakan untuk minum, mencuci dan untuk keperluan lain, makanya dengan realita di lapangan, mereka harus melihat seperti apa daerah saat ini, bukan mereka hanya memandang lewat kacamata pusat dan kacamata keuntungan dari segelintir orang, sementara yang menggantungkan diri terhadap Sungai Siak ini jutaan manusia dan jutaan habitat alam," jelas Wan. (rd06)

Pusat Harus Berpihak ke Rakyat Terkait Putusan Jembatan Siak

2005-05-09T02:37:00.000-07:00

IKPP Diduga Tampung Chip Illegal Logging

2005-05-03T20:14:00.000-07:00

PEKANBARU - PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) diindikasikan menampung chip hasil illegal logging. Investigasi beberapa ornop seperti Walhi, Jikalahari dan lain-lain akhir 2004 lalu menunjukkan bukti-bukti yang mengarah ke situ, seperti faktur angkutan nomor IKPP.C 425866 dengan Unit/Blok Tebangan IPK No. 522.21/IPK/IV/2003/013.

Dalam investigasi yang di lakukan dengan mengikuti truk-truk pengangkut kayu, dari Desa Langgam, Kabupaten Pelalawan, ternyata chip-chip yang di ambil dari Tesso Nilo dikirimkan ke pabrik Indah Kiat Asia Pulp & Paper (pabrik IKPP). Dalam perjalanan tim mengecek faktur angkutan yang digunakan oleh 4 truk di pos kehutanan Minas. Data yang didapatkan yaitu truk BM 90.. LA dengan nomor seri IKPP. C 425736, truk B 90..JP dengan nomor seri IKPP. C 425737, truk BM 86..AD dengan nomor seri IKPP. C 425868 dan truk BM 81. LV dengan nomor seri IKPP. C 425863

"Kita ikuti terus truk-truk tersebut. Akhirnya truk-truk pengangkut kayu chip hasil illegal logging dengan nopol BM 84..AE, BM 86..AD, BM 96..AC, BM 90..LA, BM 92..SA, BM 95.. AA, B 92..IO dan B 90..JP yang bermuatan kayu memasuki pabrik IKPP. Tidak berapa lama truk BM 90..LA keluar dari IKPP, muatannya sudah dibongkar," ujar Koordinator Jikalahari, Zulfahmi.

Menurut Zulfahmi, praktik-praktik illegal logging dengan modus operandi seperti itu hingga saat ini masih terus berlangsung. Walaupun lokasi yang menjadi target pembalakan liar bukan lagi di area tersebut.

Sekjen salah satu Ornop, Jhoni Setiawan Mundung menyatakan, modus operandi IKPP hanya terima bersih. Mereka membeli kayu-kayu dari pihak luar perusahaan tanpa peduli apakah kayu yang dibelinya hasil pembalakan liar atau memiliki dokumen resmi.

“Tim investigasi menemukan bahwa illegal logging ini dibiayai oleh orang yang bernama ED (dari Pekanbaru) dan dilaksanakan di lapangan oleh tiga orang berinisial JN, SDH dan KB (Tokoh Pemuda dari Desa Simly)," ungkap Mundung.

Menurut dia, sesuai Pasal 50 UU No. 41/1999, PT IKPP yang menampung kayu ilegal, diancam hukuman pidana maksimal penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ali Husin Nasution, SH dari KBH Riau membenarkan. "PT IKPP telah melanggar Pasal 50 Ayat 3 Butir f UU nO.41 Tahun 1999," kata Ali. UU tersebut menurut dia berisi larangan menerima, membeli, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. "Ini berarti IKPP telah melakukan Tindak Pidana Kehutanan," katanya lagi.

Direktur Advokasi DAS Siak, Viator Butarbutar, Senin (2/4) menyampaikan informasi senada. dikatakannya PT IKPP melalui anak perusahaannya PT Arara Abadi, diduga telah memasukkan kayu ilegal yang berasal dari lahan Tesso Nilo dan Libo. Dari kegiatan itu diperkirakan negara telah dirugikan dalam jumlah besar. Dia menegaskan, aktivitas ini sudah berlangsung lama dan melibatkan oknum petugas kehutanan.

“Kita punya data dan dokumentasi tentang kegiatan Arara Abadi yang menggunakan kayu tebangan liar bagi industri pulp dan kertas. Kayu itu ditampung di kawasan IKPP yang tidak bisa dipantau masyarakat umum," jelasnya.

Viator mengaku telah melaporkan kegiatan illegal logging PT Arara Abadi dan PT IKPP itu ke Menteri Kehutanan, tapi tak kunjung direspon. "Karena itu, kami akan melaporkan masalah ini ke Kejagung supaya ditindak tegas," katanya.

Sejauh ini, menurut Viator, IKPP belum menerapkan sistem penelusuran sumber kayu yang masuk ke area operasional pabrik namun menggunakan sistem menunggu yang dipersiapkan pada titik titik penampungan, sehingga semua kayu bisa masuk ke pabrik tanpa mempedulikan dokumennya lagi.

Terkait tindakan ilegal tersebut Jikalahari mendesak agar PT IKPP mengecek betul sumber pasokan bahan baku dan menghentikan pasokan kayu ilegal, terutama yang berasal dari kawasan Hutan Tesso Nilo dan Libo.

"Paling tidak hasil investigasi ini bisa menjadi salah satu alat bukti (petunjuk) dalam memproses secara hukum semua pihak yang terlibat dalam kegiatan illegal logging,” ungkap Zulfahmi. (rm38, 49, 08)

Jembatan Siak Ditargetkan Selesai Desember 2005

2005-05-03T20:13:00.000-07:00

PEKANBARU - Bupati Siak, H Arwin AS, SH menargetkan pembangunan jembatan Siak yang menelan dana Rp230 miliar selesai Desember 2005 mendatang. Sebelumnya, Pemkab Siak menargetkan pembangunan bisa diselesaikan pada Agustus 2005 atau bertepatan HUT Proklamasi RI.

Menurut Bupati, Senin (2/5) kemarin, terkendalanya pembangunan itu bukan terbentur masalah pendanaan tapi akibat terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Sehingga mengganggu proses penyelesaian pengerjaan jembatan. Kendati mengalami permasalahan non teknis pengerjaan, Pemkab Siak tetap melakukan pengerjaan demi kepentingan masyarakat umum yang sebelumnya terhenti. Saat ini untuk sementara tengah dilakukan pengerjaan bagian darat di dua sisi yang nantinya akan dilanjutkan di bagian penghubung. "Kita bersyukur pengerjaan jembatan Siak yang telah menelan dana Rp155 miliar terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Riau, Komisi V DPR RI dan masyarakat Siak itu sendiri. Dan Pemkab Siak tetap menyelesaikan pengerjaannya," tegasnya.

Bertolak ke Jakarta
Bupati juga mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat ini akan bertolak ke Jakarta untuk mendudukkan masalah kelanjutan proyek jembatan Siak. Hal ini dimaksudkan agar Pemkab Siak tidak dirugikan dalam masalah ini. "Bagaimanapun Pemkab Siak harus menyelamatkan uang negara yang telah dikeluarkan selama ini," jelas Arwin.

Perlunya mendudukan pembangunan Jembatan Siak ini, kata Arwin, diakuinya akan mempengaruhi pengejraan dua jembatan yang akan dilakukan seperti jembatan Perawang dan jembatan penghubung Sungai Apit dan Teluk Masjid yang memerlukan dana sangat besar.

Sementara itu, pengamat ekonomi Riau, Viator Butar-butar mengaku tersendatnya pembangunan jembatan Siak, akibat adanya intervensi pihak-pihak tertentu yang menganggap bila pembangunan ini selesai akan mengganggu usaha bisnisnya.

Seharusnya pihak yang dimaksud bisa memahami dan mendukung upaya Pemkab Siak dari sisi pembangunan. "Seharusnya pihak yang telah melakukan usaha di wilayah Siak dalam hitungan puluhan tahun tidak mempersulit, tapi menyadari betapa pentingnya pembangunan jembatan itu," jelasnya.

Viator menolak keras bila dikatakan pembangunan jembatan harus mengikuti keinginan industri yang ada seperti PT IKPP. Harusnya perusahaan itu yang segera melakukan relokasi, karena saat ini Sungai Siak tidak layak lagi untuk industri seperti sekarang ini.

Bupati Siak Bantah Kuasai Desa Bukit Agung
PEKANBARU-Untuk tidak mengabaikan pemerintahan di Desa Bukit Agung yang masih tumpang tindih dengan Pemkab Pelalawan, Pemkab Siak tetap melantik kepala desa. Sebab, sambil menunggu keputusan Pemprov Riau melalui Gubernur HM Rusli Zainal, Pemkab Siak tidak mungkin mengabaikan pemerintahan di sana, terutama masyarakat yang menginginkan pelayanan pemerintah.

"Memang kita mengakui beberapa waktu lalu melantik pejabat Kepala Desa Bukit Agung yang menggantikan kepala desa yang meninggal dunia. Sejak ditinggalkan kepala desa itu, otomatis pemerintahan di sana jadi tidak berjalan dan untuk itulah Pemkab Siak segera melantiknya," jelas Arwin. Namun dirinya membantah telah menguasai Desa Bukit Agung dengan melantik kepala desa yang berada di perbatasan Siak-Pelalawan tersebut. "Pemkab Siak justru mengantisipasi agar pemerintah di Desa Bukit Agung tetap berjalan," tegasnya.

Bagaimanapun, lanjutnya, Pemkab Siak siap menerima keputusan yang diambil Gubernur Riau tentang pemilihan dua alternatif yang diajukan dua pemerintahan. Apapun keputusan, kalau kurang puas tentu ada aturan hukum yang akan ditempuh, tapi diharapkan bisa dikeluarkan putusan yang bijaksana.

Ketika ditanya bahwa alternatif yang diajukan ke Gubernur berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan tim penyelesaian perbatasan, secara tegas Arwin mengungkapkan, bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakt boleh saja sebagai acuan, tetapi itu belum sebagai pertimbangan. (rm49)

DPRD Siak Datangi IKPP

2005-05-03T20:12:00.000-07:00

SIAK - Anggota Komisi A DPRD Siak hari ini, Selasa (3/5) akan melakukan kunjungan kerja ke PT IKPP di Perawang, untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kasus, seperti soal tenaga kerja (naker) asing, pengelolaan limbah, pelecehan hak karyawan di perusahaan kertas terbesar di Riau tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A Drs H Wan Abdulrahman didampingi Ketua Sub Sidang Ketenagakerjaan Komisi A kepada wartawan di Siak, Senin (2/5). Dijelaskan Wan, dari kunjungan Komisi A ke beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak selama ini, ditemukan banyak pelanggaran tentang naker asing tersebut, dimana ada naker asing yang sampai puluhan tahun telah bekerja di sebuah perusahaan dan tetap memakai visa kunjungan wisata, tanpa kejelasan status dan melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan hari ini adalah giliran PT IKPP untuk menjelaskan hal itu.

"Dalam masalah naker asing telah diatur secara jelas di Kepmennaker tahun 2003 bab I pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga kerja Indonesia pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping atau calon pengganti naker asing," jelasnya.

Artinya, ulas Wan, naker asing itu mesti memiliki regenerasi dan kader yang berasal dari TKI, jadi sangat tidak masuk akal, bila seorang naker asing ada yang bekerja sampai puluhan tahun, disamping itu visa yang mereka miliki harus jelas dan perusahaan terkait diminta menjelaskan secara transparan.

Minta Kejelasan
Ketua Tim Ketenagakerjaan Komisi A DRPD Siak, Arliman AJ Simbolon menjelaskan, kedatangan mereka ke PT IKPP adalah untuk meminta kejelasan dan meninjau langsung kondisi di perusahaan, sekaligus melihat secara langsung proses kerja dan sistim operasional perusahaan, sehingga aktivitas mereka tidak merugikan Kabupaten Siak.

Dijelaskannya, dari kunjungan Komisi A ke berbagai perusahaan yang ada di Siak selama ini, ditemukan beberapa pelanggaran naker asing misalnya di PT Siak Raya 5 orang, Panca Eka 5 orang.

Sementara itu, Divisi Humas PT IKPP, Musherizal Yatim yang dihubungi di tempat terpisah kemarin, menyatakan kesiapan perusahaan untuk menyambut kunjungan tim Komisi A ke perusahaan mereka.

"Secara umum, bagaimanapun kita tentu punya kelemahan, tapi kita akan mencoba menjelaskan apa yang terjadi diperusahaan kami, sehingga duduk masalahnya dapat dipahami dan dimengerti berbagai pihak," jelas Mus. (rd06)

Ditolak, Penangguhan Penahanan Nader Taher

2005-04-28T00:40:00.000-07:00

Kamis, 28 April 2005
JAKARTA (RP) - Kejaksaan Agung (Kejagung) besar kemungkinan akan menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nader Taher, tersangka kredit macet di Bank Mandiri senilai Rp24,781 miliar. Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (27/4), Kejagung tidak akan mengeluarkan surat izin penangguhan penahanan sebelum proses pemeriksaan atas Direktur Utama PT Siak Zamrud Pusako (SZP) itu selesai.
Lagi pula, tambahnya, pihaknya belum menerima surat permohonan penangguhan penahanan atas nama tersangka Nader Taher.

“Sampai saat ini belum ada pengajuan ke saya. Saya belum terima,” kata Jampidsus yang baru tiga hari lalu dilantik itu.

Menyangkut proses pemeriksaan atas Nader, kemarin dua jaksa Penyidik dari Jampidsus kembali memeriksa bakal calon Gubenur Kepri tersebut. Pemeriksaan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu baru berakhir pada pukul 16.50 WIB.

Usai diperiksa di lantai IV Gedung Bundar, Nader tidak memberikan komentar apapun ketika puluhan wartawan mengerumuninya dan melontarkan pertanyaan. Nader yang didampingi tiga orang pengacaranya dan dikawal oleh petugas pengamanan dalam Kejakgung segera dimasukkan ke Mobil Kijang Taruna warna biru bernomor polisi B 8409 YS. Selanjutnya, Nader dibawa kembali ke Rutan Salemba cabang Kejagung yang jaraknya dari Gedung Bundar kurang lebih 200 meter.

Mengenai proses pemeriksaan kemarin, Abdul Rahman Yakob selaku kuasa hukum Nader menjelaskan, kliennya disodori 16 pertanyaan. Fokusnya masih pada aliran dana dari Bank Mandiri ke PT SZP. Sedangkan mengenai surat penangguhan penahannannya, Yakob mengaku bahwa surat itu bukan menjadi hal yang diurusnya.

“Fokus Saya pada proses pemeriksaan, sedangkan soal surat penangguhan diajukan oleh salah satu kuasa hukum Pak Nader yang lain. Bukan saya yang pegang,” terang Yakob.

Ditanya apakah dalam pemeriksaan tersebut Nader sudah dikonfrontir dengan pihak lain yang terlibat, termasuk dengan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe yang kemarin juga diperiksa di Gedung Bundar?, Yakob menjawab, kliennya sejauh ini belum dikonfrontir dengan pihak lain. “Belum, belum sampai ke sana,” ujarnya. Rencananya, siang hari ini Nader akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan akan dimulai pukul 12.00 WIB.

Tetap Optimis

Sementara Nader yang dihubungi per telepon usai pemeriksaan menyatakan keyakinannya bakal lolos dalam seleksi administrasi di KPUD Kepri sebagai calon Gubernur Kepri.

Dengan nada suara yang lirih, dia menegaskan bahwa ia tetap tidak bersalah karena kredit dari Bank Mandiri yang diperolehnya sudah disalurkan sesuai proposal kredit. Selain itu, kredit yang diperolehnya juga sesuai prosedur karena menggunakan jaminan aset dan kekayannya. “Jadi saya tidak menyelewengkan kredit karena jaminannya tanah saya seluas tiga hektar dan rumah saya di Pekanbaru. Sekarang sudah disita. Jadi kalau proyek pembiayaan rig itu mandek, itu karena rekening saya yang di Belanda diblokir oleh aparat di sana. Lantas apalagi yang salah?,” sesal Nader.

Terkait permohonan penangguhan penahanan agar bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kepri, Nader hanya bisa berharap. Ia tidak berkomentar banyak ketika ditanyakan andaikata Jampidsus tidak memberikan izin penangguhan penahanan.(eyd)

Generasi Muda Harus Akrab dengan Islam

2005-04-20T19:40:00.000-07:00

SIAK - Bupati Siak, H Arwin AS, SH mengingtkan generasi muda Siak harus akrab dengan Islam, sehingga aktualitas Islam selalu eksis ditengah-tengah kemajuan zaman.

Hal itu dikatakan Arwin, saat membuka Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) tingkat Kabupaten Siak yang digelar untuk pertama kalinya di kabupaten Siak, Senin malam (18/4) lalu.
"Pada dasarnya budaya Melayu yang kita miliki sangat identik dengan kehidupan Islam," jelas Arwin.
Acara pembukaan yang dipusatkan di panggung Siak bermadah tersebut dimulai sekitar 19.00 WIB, dihadiri Wakil Bupati Siak, Drs H Syamsuar, MSi, Wakapolres Siak, Kompol Oktavianus Martin, SIK dan seluruh kepala dinas dan badan se-Kabupaten Siak serta ratusan warga Siak yang terhimpun dari kafilah 11 kecamatan.
Malam itu juga, Bupati Siak juga melantik pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) kabupaten Siak periode 2005-2010, yang diketuai Drs H Syamsuar, MSi.

Ketua panitia FASI, Rizamul Muluk, MA dalam laporannya menyampaikan, dalam mensukseskan FASI ini, BKPRMI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Siak serta pihak swasta dan donatur lainnya.
"Kami juga mengharapkan dengan FASI ini, anak-anak yang ada di Kabupaten Siak bisa menerapkan ilmu yang mereka dapat dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga keluhuran ajaran Islam tertanam sejak dini dalam jiwa setiap anak-anak Islam yang ada di daerah ini," ujarnya penuh berharap. (rd06)

Dewan Temukan Pelanggaran

2005-04-20T19:39:00.000-07:00

SIAK - Naker Asing di PT Siak raya Timber
Manajemen PT Siak Raya Timber dinilai banyak melakukan pelanggaran tentang penempatan tenaga kerja (naker) asing. Hal itu diketahui dari kunjungan Komisi A DPRD Siak kemarin, yang mengecam keras tindakan beberapa perusahaan perusahaan yang mempekerjakan naker asing tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan ketua tim Komisi A, Arliman AJ Simbolon didampingi anggota Zalik Aris kepada wartawan Selasa (19/4) kemarin di Siak. Dikatakan Simbolon, sesuai Kepmenaker No 228/2003 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam pasal 4 ayat 2 poin H mengatakan, bahwa penunjukan tenaga kerja asing di Indonesia yang diperkerjakan paling lama lima tahun harus didampingi oleh tenaga kerja dalam negeri, selama tenaga asing di pekerjakan sesuai dengan ketentuan tersebut, tenaga kerja asing harus memberikan keahliannya kepada tenaga kerja dalam negeri. Namun dari hasil temuan Komisi A kemarin diperoleh data dan fakta, bahwa ada naker asing yang telah bekerja selama 18 tahun di PT Siak Raya Timber. Naker asing tersebut diantaranya bekerja dalam bidang mekanik dan operasional mesin perusahaan.

Belum Ada Teguran
Disamping itu, menurut Arliman, hingga saat ini belum terlihat adanya teguran baik dari pihak yang terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak.Disamping itu, pihak perusahaan diduga juga tidak melaporkan ke instansi setempat tentang penggunaan naker asing tersebut. Menyikapai temuan di PT Siak Raya Timber ini, Komisi A kerja minta kepada dinas terkait untuk meninda tegas perushaaan yang dinilai nakal dalam memperkerjakan naker asing tersebut. Sebab, tindakan itu berdampak pada hilangnya uang negara yang bersumber dari sektor pajak dan non pajak yang bisa dipungut dari naker asing.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Siak, Drs H Hasri Saili mengatakan, bahwa tenaga kerja asing itu merupakan wewenang Departemen Tenaga Kerja di pusat dan Disnaker Provinsi, tugas Disnaker kabupaten hanya bersifat mengawasi dan memberikan masukan.

"Masalah perizinan penggunaan tenaga kerja asing adalah Departeman Tenaga Kerja, perpanjangan kontrak kerja wewenang Disnaker Provinsi dan Disnaker kabupaten dan kota hanya memberikan rekomendasi dan tidak mempunyai wewenang untuk pengaturan tenaga kerja asing," jelasnya. (rd06)

Pro Siak, Puluhan Warga Bukit Agung Datangi Kantor Gubri

2005-04-16T01:14:00.000-07:00

Menolak wilayahnya digabungkan Kabupaten Pelelawan, puluhan warga Bukit Agung berdemo di Kantor Gubernur Riau.

Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan warga Desa Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak mendatangi berunjuk rasa menentang rencana penggabungan desa mereka ke Kabupaten Pelelawan, Sabtu (16/4). Para pengunjuk rasa datang dengan menggunakan tiga truk dan sejumlah mobil yang lebih kecil.

Setibanya di Kantor Gubernur massa langsung menggelar orasi, membentang spanduk dan poster. Intinya mereka meminta agar Pemprop Riau tidak melakukan pemindahan wilayah adminitrasi desa mereka ke Kabupaten Pelelawan.

"Sejak dulu yang membangun desa kami hanya Kabupaten Siak. Kabupaten Pelelawan tidak memiliki keperdulian terhadap kami, karena itu kami tidak mau dipindah ke Pelelawan," ujar Sekretaris Desa Bukit Agung Yana yang dalam orasinya.

Tak lama setelah menggelar orasi. Sepuluh perwakilan massa dipersilahkan bertemua Asisten I Setdaprop Riau Nasrun Effendi. Lebih dari dua jam digelar dialog tertutup.

Hasil dari dialog tersebut disepakati Desa Bukit Agung dibagi dua. Satu kelompok pro Pelelawan masuk Pelelawan, demikian sebaliknya, bagi yang pro siak tetap masuk Siak.

Setelah mendapat jawaban tersebut para pengunjuk rasa yang terdiri dari kaum pria dan wanita itu langsung meninggalkan kantor gubernur dan kembali ke desa mereka.***(mad)

6 Pengutil Sampan Besi PT AA Diciduk

2005-04-13T00:29:00.000-07:00

PERAWANG - Enam orang pengutil sampan besi milik PT Arara Abadi (AA) di Kanal Rasau Kuning, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, diciduk jajaran Polsek Tualang Perawang, Sabtu (9/4) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kini keenam tersangka bersama barang bukti berupa delapan tabung gas beserta dua ribu ton besi sampan yang sudah dipotong diamankan di Malpolsek Tualang.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi penangkapan terhadap keenam pengutil ini masing-masing, Maknum, Syahrul, Sugeng, Toni Siregar, Sianipar, dan Marazega berawal dari kecurigaan pihak security yang melakukan patroli dan melihat para pelaku sedang beraksi dengan menggunakan las untuk memotong bagian sampan, yang merupakan salah satu transportasi sebagai alat mengangkat hutan tanaman Industri (HTI) milik perusahaan.

Ketika sedang sibuk bekerja inilah, anggota security langsung mengontak aparat Polsek Tualang. Selanjutnya jajaran Polsek Tualang langsung meluncur ke TKP, dan berhasil menangkap keenam tersangka tanpa bisa melakukan perlawanan.

Mereka langsung dibawa bersama barang bukti ke Malpolsek Tualang.

Kapolsek Tualang, AKP Efrizon ketika dikonfirmasi Minggu (10/4) lalu, membenarkan telah mengamankan enam tersangka pencuri sampan sampan besi ini. "Mereka ketangkap tangan sedang beraksi.

Saat itu salah seorang dari mereka melihat ada sampan di dalam kanal, karena menganggap sampan ini sudah karatan, timbul niat mengajak lima orang rekan lainnya untuk mengutil sampan besi ini, dengan cara memotong-motong untuk dijadikan besi tua siap jual. Namun saat beraksi, security perusahaan sempat melihat mereka dan langsung melaporkan. Saat ini mereka sudah kita amankan dan kasusnya dalam proses penyelidikan," jelas Efrizon. (rm54)

Warga Sumbar Lari Ke Pekanbaru

2005-04-11T20:15:00.000-07:00

PEKANBARU - Pekanbaru menjadi salah satu kota pelarian favorit bagi warga Sumatera Barat yang sedang stress dihantui ancaman gempa dan tsunami, setelah gempa Nias 28 Maret silam yang disusul oleh sekitar 220 kali gempa besar kecil yang berpusat di Kepulauan Mentawai Minggu kemarin (10/4). Terutama gempa pukul 17.28 yang kekuatan guncangannya mencapai 7,4 Skala Richter.

Selain Bukittinggi dan Solok, Pekanbaru memang menjadi pilihan banyak warga Sumbar karena di kota ini mereka memiliki banyak famili. Setiap hari jumlah pendatang dari Sumbar terus meningkat.

Ati, seorang pedagang di Terminal Mayang Terurai kemarin (11/4) mengatakan peningkatan itu sangat kentara. "Biasanya jumlah yang datang tak sebanyak sekarang, bawaan mereka juga berbeda. Yang datangnya rutin biasanya membawa banyak barang karena mereka ke sini untuk berdagang, sementara yang datang sekarang kebanyakan muka baru dengan sedikit tentengan," katanya.

Syahrul (45) salah seorang warga Padang asal kelurahan Air Tawar Barat, mengakui dia ke Pekanbaru untuk menghilangkan rasa takut.

"Kami tidak nyaman lagi di Padang. Untuk sementara, kami beristirahat dulu di rumah saudara yang berada jalan Pangeran Hidayat," katanya. Syahrul datang bersama tiga orang anggota keluarganya.

Hal senada dikatakan Fatimah (51), warga Muaro Padang. Ia mengaku bahwa suasana di Muaro Padang sudah mulai sepi. Karena, warga sudah mengungsi dan menyelamatkan diri ke berbagai daerah yang dianggap aman.

"Semuanya, warga di tempat tinggal saya itu sudah mengungsi. Kebetulan ada anak yang tinggal di sini. Jadi, saya memilih datang ke Pekanbaru bersama anak dan famili," kata Fatimah dengan logat minangnya yang masih kental.

Pekanbaru memang merupakan daerah rantau utama warga sumatera Barat. Orang Pariaman, Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Padangpanjang, Solok, Lintau, Batusangkar, Painan, Pasaman, Tiku, Lubuk Basung, Pangkalan dan banyak lagi sudah berdatangan ke Pekanbaru sejak zaman Kerajaan Siak, bahkan dalam sejarah Riau dikatakan orang-orang dari Sumbar itu memiliki andil yang tidak kecil pula dalam membangun Kota Pekanbaru, saat kota ini masih berpusat di Kawasan Senapelan di tepi Sungai Siak.

Ketika gempa menguncang Padang hari Minggu kemarin, arus komunikasi dari Pekanbaru ke berbagai kota di umbar meningkat tajam. Saluran telepon sangat sibuk, sehingga komunikasi baru bisa berlangsung setelah Senin dinihari, saking banyaknya orang Sumbar di Pekanbaru yang mencemaskan sanak keluarganya di ranah Minang.

"Baik telepon seluler, sms, ataupun telepon rumah sama saja, tak bisa nyambung karena saluran sangat padat," ujar Rina, pegawai Pegadaian Pasar Kodim. Dia mengaku sangat resah memikirkan sanak keluarganya di Pariaman dan menyuruh mereka untuk pindah saja ke Pekanbaru. (rm34, 08.)

Namai Jembatan Siak, Bupati Buka SMS

2005-04-07T20:18:00.000-07:00

SIAK - Untuk menamai jembatan Siak Sri Indrapura, mulai Senin (4/4) kemarin, Bupati Siak, H Arwin AS, SH, membuka layanan SMS dari warga kepada handphone Bupati nomor 08127535500.

Hal itu disampaikan Bupati di hadapan ribuan warga Kabupaten Siak dalam acara penutupan MTQ Siak ke-5 di Sungai Apit Minggu (3/4) malam kemarin. "Jembatan Siak adalah hasil perjuangan pemerintah bersama rakyat, untuk itu kita harus memberi nama yang tepat untuk jembatan tersebut, sehingga bisa mencerminkan tingkat perjuangan yang telah kita lakukan menghadapi tantangan, namun kami minta warga hanya SMS saja, karena mungkin saking semangatnya, semua warga ingin menelpon Bupati, sehingga bisa kerepotan dong karena mesti menjawab telepon ribuan warga. Sebagai ucapan terima kasih kepada besarnya semangat warga atas jembatan Siak kita minta atensi warga untuk me-SMS Bupati, nama yang terindah akan kita pakai menamai jembatan itu," papar Bupati.

Bisa Dimanfaatkan

Dijelaskannya, meskipun agak terlambat karena terus diterpa masalah, pada tahun 2005 ini, jembatan Siak sudah bisa dimanfaatkan warga, karena saat ini jajaran Pemkab Siak terus mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan di tingkat pusat.

Saat ditanya apakah SMS warga terpilih dan dipakai untuk nama jembatan Siak nantinya akan diberi hadiah atau penghargaan khusus nantinya, Bupati menyatakan juga tengah memikirkan hal itu, hanya saja belum bisa dipastikan bentuk hadiahnya saat ini.

“Ya jelas ada dong, yang penting kirim SMS sebanyak-banyaknya, dan hadiah menyusul," gurau Bupati.

Namun dirinya sangat bersyukur atas dukungan yang disampaikan warga terhadap pembangunan jembatan Siak selama ini, dan dukungan itu hendaknya harus digulirkan agar dunia tahu bahwa jembatan Siak bukanlah keinginan bupati Siak tapi adalah permintaan warga yang terus menderita selama ini. (rd06)

Warga Siak Mengeluh, Empat Hari Listrik Padam

2005-04-06T23:22:00.001-07:00

KRISIS kelistrikan di Kota Siak Sri Indrapua dalam beberapa bulan terakhir ini selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Bahkan akibat listrik PLN Siak padam selama empat hari, sejak Sabtu hingga Selasa (1-5/4), warga Siak yang menggunakan listrik PLN mengeluh dan pekerjaan dengan menggunakan listrik menjadi terkendala.

‘’Kami mengeluhkan listrik yang sering padam dan dalam empat hari ini, PLN Siak melakukan pemadaman secara total. Akibatnya, semua kegiatan yang menggunakan listrik tidak bisa digunakan. Kami, masyarakat Siak tidak dapat berbuat apa-apa,’’ ujar salah seorang ibu rumah tangga, Zaimah kepada Riau Pos, Selasa (5/4), di Siak Sri Indrapura.

Dikatakan Zaimah, setiap malam di rumahnya hanya diterangi dengan lampu teplok. Sementara suasana Kota Siak, nampak seperti kota mati dan tak bertuan. Seharusnya, sebut Zaimah, Ibu Kota Kabupaten Siak tidak boleh gelap, karena Siak mempunyai dana yang besar.

‘’Masyarakat mengharapkan solusi secepatnya dari Pemkab Siak. Jika bisa, Bupati Siak membeli mesin listrik baru, sehingga kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi kenyataan disaat harga BBM dinaikkan oleh pemerintah,’’ harapnya. Lain halnya yang dikatakan Rusli, dirinya mempertanyakan kinerja PLN Siak, karena sejak dulu listrik di Kota Siak selalu padam. ‘’Seharusnya Pemkab Siak malu dengan keadaan kota yang gelap. Padahal Siak ingin mengejar teknologi, namun disaat itu juga, keterbelakangan Siak terhadap penyediaan sarana dan prasarana umum terus mengalami kendala,’’ ulasnya.

Keluhan yang sangat dirasakan akibat padamnya listrik di Siak ini adalah pengusaha kecil, seperti fotokopy dan rental komputer. Bahkan terlihat pegawai Pemkab Siak banyak yang kebingungan ketika listrik mati, dan mereka hanya duduk, seperti tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan.

Kepala Cabang PLN Siak, Sikat Sinaga ST mengatakan, memang dalam beberapa hari terakhir ini listrik di Siak padam total. Hal itu karena saat ini petugas teknisi PLN Siak sedang melakukan perbaikan pada kabel litrik yang disalurkan ke rumah-rumah warga.

Pembongkaran kabel listrik ini dilakukan, kata Sikat, karena turun naiknya tegangan, makanya harus dilakukan pembongkaran secara serentak. Tahap ini sedang dilakukan perbaikan secara menyeluruh, padamnya listrik bukan karena mesin yang rusak seperti yang diduga oleh warga.

Ketika ditanya sampai kapan pemadaman listrik dilakukan, Sikat belum bisa memastikan, namun secepatnya akan dilakukan perbaikan dan dalam waktu secepatnya, listrik akan hidup normal seperti biasa.

”PLN telah memberitahukan ke masyarakat melalui imbauan dan surat, sehingga kita harapkan masyarakat memahami keadaan listrik saat ini. Kita akan berupaya secepatnya listrik hidup normal di bulan mendatang,’’ ujarnya.(rnl)

Warga Siak Mengeluh, Empat Hari Listrik Padam

2005-04-06T23:22:00.000-07:00

Lagi, Demam Berdarah Serang Riau

2005-04-04T19:50:00.000-07:00

Tiga Bulan, 245 Kasus, Lima Meninggal
Laporan Ade Candra, Pekanbaru
KASUS Demam berdarah kembali menyerang masyarakat Riau. Hingga pekan ke-12 atau Maret 2005, sudah ditemukan sedikitnya 245 kasus demam berdarah, lima orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Mereka masing-masing dua dari Pekanbaru, dua dari Inhil dan satu orang dari Kampar.

Menurut Kepala Dinas Keseharan Riau dr H Ekmal Rusdy kepada Riau Pos, Kamis (31/3), kasus deman berdarah dengue (DBD) terbanyak dalam rentang tiga bulan pertama tahun 2005 ini justru terjadi di Inhil dengan 85 kasus. Sehingga incidence rate (IR) mencapai 13,5 persen yang berarti mendekati tiga kali skala nasional. Sementara Pekanbaru mencapai 65 kasus dengan IR 9,4 persen, sedangkan Pelalawan dengan 14 kasus mencapai IR 6,5, dan Kampar dengan 30 kasus IR mencapai 5,7 persen yang juga sedikit di atas skala nasional.

‘'Ini perlu saya sampaikan untuk menyikapi siklus lima tahunan DBD yang juga telah diingatkan Gubernur Riau dalam surat No 440/Kesra/52.04.a tanggal 28 Februari 2005. Surat itu ditujukan kepada bupati/wali kota se Riau untuk selalu menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dalam mencegah terjadinya KLB DBD.

Memang lanjut Ekmal, kasus ini dibandingkan bulan yang sama pada 2004 baik IR maupun angka kematian CFR (Case Fatality Rate) belum mencapai dua kali lipat, sehingga belum dapat dikatakan kejadian luar biasa (KLB). Seiring dengan global epidemology dimana nyamuk sebagai vektor DBD sangat erat perkambangannya dengan ekosistem (cuaca) maka peningkatan kasus DBD maupun malaria memang mempunyai korelasi positif, namun dengan sikap berwawasan lingkungan (sehat) semua penyakit menular sesungguhnya dapat ditekan.

Lanjut Ekmal, hal ini sangat erat kaitannya dengan prilaku manusia itu sendiri, baik mobilitas penduduk yang cukup tinggi maupun prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum sebagai sikap hidup (healty life style). Dari data yang terbanyak penderita adalah kalangan usia sekolah, sehingga peran sekolah yang notabene di bawah dinas pendidikan maupun Kanwil Agama sangat perlu yang semuanya terhimpun dalam tim pembina usaha kesehatan sekolah (TP-UKS).

Dalam hal ini Ekmal mengimbau pihak rumah sakit untuk 1 x 24 jam melaporkan ke Dinkes/Puskesmas terdekat begitu diagnosa ditegakkan, sehingga keberadaan nyamuk dapat dilacak dan segera diadakan pengasapan (fogging). Karena bila terlambat dilaporkan nyamuk pembunuh ini sudah terbang ke mana-mana, sangat berbahaya sebagaimana ditegaskan dalam UU No 4 Tahun 1984 tentang wabah.

‘'Karena ini menyangkut prilaku maka pergerakan masyarakat dalam gerakan 3-M (menguras, menutup, dan mengubur) sangat diperlukan, sehingga tentu saja peran dari lurah dalam kelompok kerja (Pokja) DBD sampai ke bupati/wali kota dalam kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD sangat diharapkan sehingga IR dan CFR maupun KLB DBD dapat kita cegah,''sebut Ekmal mengingatkan.(ril)

Wagubri soal Pembangunan Jembatan Siak

2005-03-30T17:08:00.000-08:00

Rabu, 30 Maret 2005
PEKANBARU (RP) - Pemprov Riau akhirnya resmi membuat rekomendasi menolak opsi rekayasa ulang terhadap pembangunan Jembatan Siak sebagaimana yang pernah diusulkan pihak Departemen Perhubungan beberapa waktu lalu.
‘’Kita sudah putuskan, tidak ada rekayasa ulang lagi terhadap pembangunan jembatan Siak, karena, hal tersebut selain akan merusak konstruksi bangunan juga akan mengurangi kekokohan struktur bangunan yang sudah dirancang sesuai perencanaan,’’ungkap Wagub Wan Abubakar MS di ruang kerjanya, Selasa (29/3) siang.

Menurut Wan, rekomendasi tersebut langsung ditandatangani Gubernur Riau, HM Rusli Zainal dan sudah diserahkan kepada Sekretarismenko Polkam RI di Jakarta.

Pembuatan rekomendasi itu, sudah didasari oleh beberapa pertimbangan, pertama, sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa stake holder di daerah seperti Pertamina, Perlindo sertaPemko Pekanbaru. kedua,bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah mencapai 70 persen rampung dan menyerap tak kurang dari 150 miliar.

Dasar pertimbangan tersebut, menurut Wan adalah asumsiyang paling logisuntuk menjawab permintaan dari Menko Polkam perihal penuntasan masalah jembatan Siak.

Bila pada akhirnya, kondisi tersebut tidak juga tuntas ditingkat mentri, kemungkinan permasalahan jembatan Siak ini juga akan dibahas pada sidang kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden dan menko Polkam, tegasnya.

Dalam pada itu, Wan Abubakar juga menjelaskan, ada beberapa kejanggalan dalam sikap perusahaan seperti Pelindo dan PT Pertamina. Sebelumnya, dua perusahaan ini sama sekali tidak pernah merasa berkeberatan dengan pembangunanj jembatan tersebut. Bahkan, dalam proses pembahasan awal mereka sudah menyatakan persetujuan terhada pembangunan jembatan tersebut. Namun, ketika hal tersebut kembali diributkan, kedua perusahaan tersebut malah menarik pernyataan persetujuannya.

Sikap tidak konsisten kedua perusahaan tersebut sungguh disesalkan, karena itulah, pihaknya berharap dengan rekomendasiyang diberikan tersebut, akan ada ketegasan terhadappembangunan jembatan Siak tersebut, katanya.(bud)

PUSAT JANGAN MENGHALANGI PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK

2005-03-29T22:03:00.000-08:00

Arwin: Pusat Jangan Menghalangi Pembangunan Jembatan Siak
Selasa, 15 Maret 2005
Tak Ada yang Bisa Hentikan Pembangunan Jembatan Siak
Laporan Erisman Yahya, Jakarta
PEMERINTAH Pusat ternyata masih mempermasalahkan soal pembangunan jembatan di Sungai Siak, Kabupaten Siak yang ketinggiannya hanya 23 meter di atas permukaan air tertinggi. Namun, Bupati Siak Arwin AR meminta pemerintah pusat agar mengerti bahwa pembangunan jembatan Siak itu merupakan kehendak seluruh lapisan masyarakat di daerah.

‘'Pusat seharusnya mengerti, pembangunan jembatan itu sebenarnya untuk siapa, untuk masyarakat Siak. Oleh karena itu, pusat seharusnya mendukung, bukannya menghalangi,'' kata Arwin kepada Riau Pos seusai menghadiri rapat soal pembangunan Jembatan Siak, di Kantor Menkopolhukam, kawasan Monas, Jakarta, kemarin (14/03).

Diungkapkan Arwin, dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Menkopolhukam itu, turut hadir pihak Depdagri, Dephub, Mabes Polri, Pertamina, BP Migas, Wakil Gubernur Riau, Wan Abubakar dan Wali Kota Pekanbaru, Herman Abdullah. ‘'Namun hasil rapat itu sebenarnya sama saja dengan rapat-rapat sebelumnya, tidak ada sebuah keputusan yang penting. Rapat itu hanya untuk mendengar keterangan dari semua stake holder,'' jelas Arwin.

Setelah mendengar keterangan dari semua stake holder, terutama pihak Pertamina yang mengajukan keberatan atas ketinggian jembatan Siak yang hanya 23 meter di atas permukaan air tertinggi, akhirnya, kata Arwin, rapat memutuskan agar soal kisruh pembangunan jembatan Siak ini dikembalikan kepada daerah.

‘'Rapat mengembalikan kepada Gubernur Riau dan meminta agar secepatnya menggelar rapat lagi untuk membicarakan soal jembatan Siak ini. Jadi, kalau bisa pekan depan rapat sudah bisa dilaksanakan,'' urai Arwin menjelaskan hasil rapat di Kantor Menkopolhukam itu.

Namun dalam pandangan Arwin, keputusan rapat itu sebenarnya hanya memperkusut masalah. Pasalnya, kenapa mesti dikembalikan lagi ke daerah, padahal soal pembangunan jembatan Siak ini sejak awal sudah mendapat persetujuan dari daerah, baik Gubernur dan DPRD Riau maupun DPRD Siak.

‘'Jembatan Siak ini dibangun bukan hanya berdasarkan kehendak Bupati Siak, tapi sejak awal sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Riau (yang ketika itu dijabat Saleh Djasit, red), DPRD Riau dan DPRD Siak. Untuk apa lagi dikembalikan ke daerah? Pertamina sendiri dulu juga sudah menyatakan persetujuannya dengan ketinggian 23 meter itu. Tapi kenapa sekarang Pertamina malah menyatakan keberatan, ini yang saya tidak mengerti. Jadi, apa yang dilakukan pusat ini bukan menyelesaikan masalah, tapi hanya memperkusut masalah,'' ucap Arwin, kesal.
Pembangunan Diteruskan

Pada kesempatan itu, Arwin juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan jembatan Siak, kendati ada permintaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri agar menghentikan sementara pembangunan jembatan yang sudah memakan biaya sebesar Rp159 miliar lebih itu.

Ditegaskan Arwin, tidak ada yang bisa menghentikan pembangunan jembatan Siak yang pembangunannya sudah mencapai 70,5 persen itu. ‘'Tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau ada pihak yang keberatan harusnya bilang dari awal, bukannya sekarang ketika pembangunannya sudah lebih dari 70,5 persen. Sekarang bagaimana lagi, tidak mungkin ketinggian jembatan itu kita naik-turunkan,'' katanya tegas.

Ditanya, apa dirinya tidak khawatir dengan surat yang pernah dilayangkan Mendagri agar pembangunan jembatan Siak dihentikan, Arwin dengan tegas menjawab. ‘'Saya lebih khawatir dengan reaksi yang akan timbul di masyarakat Siak kalau pembangunannya dihentikan. Saya kan bertanggung jawab kepada DPRD Siak sebagai wakil rakyat Siak, yang sangat mendukung pembangunan jembatan ini,'' tegasnya.

Lagi pula, tambah Arwin, pemerintah pusat tidak bisa hanya meminta Bupati Siak menghentikan pembangunan jembatan Siak. Sebab, keputusan untuk membangun jembatan Siak merupakan keputusan bersama, yakni Bupati dan DPRD Siak atas persetujuan dari Gubernur dan DPRD Riau.

Seperti diketahui, sebelumnya Mendagri telah melayangkan surat kepada Bupati Siak Arwin AS agar menghentikan pembangunan jembatan Siak. Pasalnya, pembangunan jembatan Siak dinilai bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 100 ayat (1) huruf a, b dan c UU No 21/1997 tentang Pelayaran. Sesuai UU Pelayaran, ketinggian jembatan Siak tidak boleh kurang dari 30 meter di atas permukaan air tertinggi.

Dengan ketinggian yang hanya 23 meter, kapal-kapal yang tingginya lebih dari 23 meter tidak bisa masuk ke hulu Sungai Siak, sehingga dianggap menimbulkan permasalahan bagi pengguna alur Sungai Siak. Surat Mendagri ini kemudian mendapat kecaman keras dari masyarakat Siak yang menginginkan agar pembangunan jembatan Siak diteruskan dengan ketinggian tetap 23 meter.(eyd)

Gempa Panikkan Warga,Sejumlah Masjid Kumandangkan Azan

2005-03-28T22:13:00.000-08:00

Selasa, 29 Maret 2005 09:03

Riauterkini-PEKANBARU- Gempa besar yang melanda hampir seluruh wilayah Sumatera juga terasa di Pekanbaru. Gempa dirasakan warga sekitar pukul 23.10 WIB, Senin (28/3). Dibanding guncangan di daerah lain, guncangan yang terasa di Pekanbaru memang tak terlalu besar, namun bisa jadi gempa yang terjadi tadi malam merupakan gempa terbesar yang pernah mengguncang Pekanbaru dan Riau secara umum.

"Selama saya tinggal di Pekanbaru, rasanya baru kali ini ada gempa sebesar dan selama ini," ujar Khairul, warga Sukajadi kepada riauterkini, Selasa (29/3).

Gempa yang terjadi menjelang peralihan hari tersebut memang tergolong besar dan berlangsung lebih dari satu menit. Dari pantauan riauterkini terlihat tiang-tiang listrik sampai berayun, hingga kabel-kabelnya beradu satu sama lain. Kondisi tersebut langsung mengakibatkan listrik dipadamkan.

Merasakan bumi bergoncang banyak warga yang panik dan langsung berhamburan keluar rumah. Mereka berlarian ke jalan raya.

Tidak hanya warga setempat yang panik, tamu sejumlah hotel juga dievakuasi dari dalam hotel, seperti yang terjadi di Hotel Jatra di Mall Pekanbaru. Seluruh tamu diperintahkan meninggalkan kamar untuk menghindari hal-hal tak dinginkan.

Gempa juga membuat sebagian warga lebih relegius. Begitu gempa mengguncang sejumlah masjid di bilangan Arengka langsung mengumandangkan azan lewat pengeras suara. Semula warga menduga azan itu dikumandangkan orang yang baru bangun dari tidur, tetapi menurut pengurus masjid Lillah di Jalan Adi Sucipto, azan dikumandangkan untuk minta pertolongan Allah, agar terhindar dari bencana lebih besar. "Dengan mengumandangkan azan, kita berharap Allah tidak menimpakan pada kita bencana lebih besar," ujar Bakhtiar kepada riauterkini.

Setelah gempa mereda listrik segera saja hidup kembali dan warga mulai berani kembali ke rumah masing-masing. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya kerusakan atas gedung atau sarana umum akibat gempa. Juga belum diketahui berapa besar kekuatan gempa yang melanda Pekanbaru tadi malam.***(mad)

Kebakaran Hutan Gambut di Riau Bisa Akibatkan Krisis Air di Sumatera

2005-03-25T22:14:00.000-08:00

(KBR 68H-3 Februari 2005) Kebakaran hutan yang terjadi di Riau telah memporak-porandakan kawasan gambut yang ada di propinsi itu .Aktivis LSM Lingkungan Teuku Arikul Amri mengatakan kerugian yang paling besar akibat peristiwa ini adalah lingkungan hidup yang rusak parah. Kerusakan lahan gambut di Riau yang terjadi sejak Januari hingga awal Februari mencapai sekitar 1300 hektar. Lahan gambut ini juga berfungsi sebagai resapan air sehingga bisa mencegah bahaya banjir.

Teuku Arikul Amri mengatakan jika kebakaran ini tidak ditangani maka bakal terjadi krisis air bersih di Sumatera tahun 2010, sementara di Riau krisis air sudah dimulai tahun ini.

Teuku Arikul Amri menambahkan daerah yang akan mengalami krisis air bersih terjadi di kota-kota besar seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi. Kawasan-kawasan ini sangat tergantung pada kualitas hutan di punggung Bukit Barisan.

Dia menegaskan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah penegakkan hukum di lapangan. Keberanian pemerintah untuk menindak pelaku-pelakunya menjadi ujian kabinet sekarang.(ton)

Tumpahan Minyak Kapal North Star Cemari Sungai Siak

2005-03-23T23:46:00.000-08:00

Selasa, 22 Maret 2005 09:03

Kapal North Star yang karam di Perawang beberapa bulan lalu kembali menimbulkan masalah. Tumpahan minyaknya mencemari aliran Sungai Siak.

Riauterkini-PEKANBARU- Kadar pencemaran di aliran Sungai Siak kembali meningkat, menyusul terjadinya tumpahan minyak dari Kapal North Star yang karam beberapa bulan lalu di Pelabuhan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang. Tumpahan minyak terjadi pada Ahad (20/3) dini hari dan baru diketahui pada Ahad siang.

Keterlambatan diteksi terjadi tumpahan minyak tersebut menjadi sebab tumpahan minyak dari lambung kapal yang sedang dalam proses mengangkatan tersebut sudah terbawa arus pasang dan surut sungai. Saat ini radius 15 kilometer ke arah Pekanbaru telah ditemukan keberadaan minyak, sementara ke arah hilir atau Siak ditemukan radius 10 kilometer.

Pihak PT. IKPP mengaku tidak bertanggung jawab langsung mengenai terjadinya tumpahan minyak dari lambung kapal North Star. "Secara teknis kita tidak bertanggung jawab, tetapi secara moral kita tetap bertanggung jawab," ujar Manager Humas IKPP Afrijon kepada wartawan di Perawang, Senin (21/3) pagi.

Bentuk tanggung jawabmoral tersebut dilakukan IKPP berupa menunurunkan sejumlah karyawan teknis untuk membantu pembersihan lokasi dan membayar warga setempat untuk mengangkat tumpahan minyak.

Kapal North Star adalah milik PT. Abadi Teman Sejati yang dulu disewa IKPP untuk mengangkut bubur kertas. Namun kapal tersebut mengalami kerusakan dan akhirnya karam beberapa bulan tersebut dan hingga kini masih berada di dekat pelabuhan IKPP di Perawang.

Keberadaan tumpahan minyak kapal North Star terbukti telah meningkatkan pencemaran di aliran sungai Siak. Sejumlah nelayan mengaku menemukan banyak ikan mati karena tumpahan minyak.***(mad)

Seorang Abang Bakar Adik Kandung

2005-03-23T23:44:00.000-08:00

Selasa, 22 Maret 2005 09:15
Kesadisan dalam keluarga kembali terjadi. Di Perawang seorang abang tega membakar adik kandung hanya karena kehilangan uang Rp 130.000.

Riauterkini-PEKANBARU- Tak selamanya abang kandung memberikan perlindungan kepada adiknya, bahkan tak jarang justru sebaliknya yang terjadi, abang menganiaya adiknya. Sepertinya nasib buruk yang diderita Rika Lahiya (10), warga Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Gadis kecil bernasib malang itu kini masih dalam perawatan intensif Puskemas Perawang, akibat luka bakar di wajah dan di tubuh bagian atasnya. Sulit dipercaya kalau luka bakar parah itu buah dari kekejian Rahmat Basuki Lahiya (32) abang kandung Rika.

Aksi keji Rahmat terjadi ketika ia pulang dari jualan sayur di Pasar Perawang dan mendapat uang Rp 130.000 yang disimpan di bawah tumpukan pakaian dalam lemari raib. Rahmat langsung menuduh Rika yang tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anaknya. Rika tak mengaku. Rahmat gelap mata dan menyiramkan minyak tanah ke wajah dan tubuh adiknya. Tak cukup sampai di situ, dengan sebatang korek api menyala ia menyulut tubuh adiknya. Api pun langsung berkobar diiringi lolongan kesakitan Rika.

Derita Rika tak segera tertolong, Rahmat bukannya kasihan melihat adiknya meraung dalam kesakitan. Dibiarkannya selama 3 jam gadis yang tak pernah sekolah itu direjam rasa sakit dalam kamar. Sebelum para tetangganya menyelamatkan dan membawanya ke Puskesmas.

Rahmat yang kini ditahan di Polres Tualang Perawang semula menyangkal telah membakar adiknya. Ia berdalih adiknya terbakar oleh letupan api dari kompor yang meledak. Tetapi keterangan paslu Rahmat segera terbongkar. Penjelasan Rika mementahkan sebua dalihnya.

Kepada penyidik Rahmat akhirnya mengakui perbuatannya. Ia jengkel karena selama ini Rika dituding sering mencuri uang hasil kerja kerasnya.

Ternyata aksi pembakaran itu merupakan puncak dari kekejaan Rahmat dan istrinya selama ini terhadap Rika. Belum setahun Riak dijempuk dari Nias, Sumatera Utara setelah ayahnya meninggal dan kemudian tinggal bersama Rahmat ia mengaku sering di aniaya. Bahkan di kepala gadis itu masih ada luka bacokan yang belum sepenuhnya sembuh. "Ini bekas dibacok kakak (istri Rahmat.red)," ujarnya kepada wartawan.

Kapolres Tualang Perawang, AKP Efrizal mengatakan bahwa dari berbagai keterangan yang dihimpun dari korban dan sejumlah saksi, menguatkan bukti bahwa Rahmat memang telah melakukan pembakaran terhadap Rika. "Kita telah mendapatkan ketarangan dan bukti kuat bahwa memang pelaku yang telah membakar korban," demikian penjelasan Efrizal kepada wartawan Senin (21/3).***(mad)

Selamat datang di Perawang blog

2005-03-22T19:36:00.000-08:00

Blog ini berisikan tentang kabar berita seputar kota Perawang